Blog

Laporan Tahunan Audit SMK2: Isi Laporan, Tanggung Jawab PJK2, dan Batas Waktu 31 Januari

Diterbitkan oleh Dantara Mandiri
Ilustrasi buku laporan tahunan audit SMK2 tahun 2026 dengan kalender Januari 2027 yang menandai batas akhir pelaporan 31 Januari
Ilustrasi laporan tahunan audit SMK2 tahun 2026 dengan batas akhir pelaporan 31 Januari 2027.

Laporan tahunan audit SMK2 wajib disampaikan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2) paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) tidak berhenti pada prosedur keselamatan dan pelaksanaan audit. Hasil audit juga perlu dilaporkan sesuai ketentuan. Artikel ini membahas siapa yang bertanggung jawab, kapan batas waktunya, apa saja isi laporan, cara penyampaiannya, dan bagaimana perusahaan dapat mempersiapkannya.

Ringkasan Cepat Pelaporan Audit SMK2

Hal yang ditanyakanJawaban singkatDasar
Frekuensi auditPaling sedikit satu kali dalam setahunPasal 37 ayat (1)
Pihak yang dapat dilibatkan dalam auditPihak lain yang memiliki kompetensi audit SMK2Pasal 38
Penyampai laporanPJK2, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannyaPasal 39 ayat (1)
Batas waktuPaling lambat 31 Januari pada tahun berikutnyaPasal 39 ayat (1)
Isi laporanProfil instalasi, penilaian self-declared, dan/atau hasil investigasi kejadian tertentuPasal 39 ayat (2)
VerifikasiOleh Direktur Jenderal atau gubernur, menjadi dasar penilaian ketaatanPasal 39 ayat (3) dan (4)
Sarana pelaporanSIMATRIK milik Ditjen KetenagalistrikanPedoman Pelaporan SMK2

Apa Itu Laporan Tahunan Audit SMK2?

Laporan tahunan audit SMK2 adalah laporan pelaksanaan audit penerapan SMK2 yang disampaikan setiap tahun oleh PJK2 sesuai peraturan perundang-undangan.

Audit penerapan SMK2 diatur dalam Pasal 37 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021. Pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk badan usaha harus melakukan audit paling sedikit satu kali dalam setahun. Audit tersebut berupa pemeriksaan yang sistematis dan objektif terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan, untuk mengukur hasil kegiatan yang direncanakan dalam penerapan SMK2. Pelaksanaannya mengacu pada pedoman audit penerapan SMK2 dalam Lampiran III Permen tersebut.

Dalam pelaksanaan audit, Pasal 38 membuka ruang bagi pemilik instalasi untuk melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi audit SMK2. Perusahaan yang membutuhkan pendampingan dapat melihat layanan pendampingan audit internal SMK2 dan pendampingan audit eksternal SMK2 dari Dantara Mandiri.

Siapa yang Bertanggung Jawab Menyampaikan Laporan?

Pasal 39 ayat (1) menetapkan bahwa PJK2 harus menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2. Laporan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya.

Selain itu, pemilik Instalasi Tenaga Listrik bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2 dan wajib memiliki PJK2 (Pasal 35 ayat (1) dan (2)). PJK2 ditetapkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3). Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan fungsi dan tanggung jawab PJK2 sudah ditetapkan dengan jelas. Koordinasi antara PJK2, pengelola instalasi, dan personel terkait juga membantu proses pengumpulan informasi.

Batas Waktu Penyampaian Laporan

Batas waktu diatur dalam Pasal 39 ayat (1), yaitu paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, laporan atas audit SMK2 yang dilaksanakan pada 2026 disampaikan paling lambat 31 Januari 2027.

Sebaiknya perusahaan menyiapkan data dan hasil audit sejak awal agar penyusunan laporan tidak menumpuk menjelang tenggat. Selain itu, PJK2 perlu memantau informasi teknis pelaporan dari instansi berwenang.

Apa Saja Isi Laporan Tahunan Audit SMK2?

Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 meliputi:

  1. Profil Instalasi Tenaga Listrik. Profil instalasi yang menjadi objek penerapan dan audit SMK2, disusun sesuai data instalasi yang dimiliki perusahaan.
  2. Penilaian hasil pelaksanaan audit secara self-declared. Penilaian ini disusun berdasarkan hasil audit dan kondisi penerapan SMK2 pada instalasi.
  3. Hasil investigasi atas kejadian tertentu. Komponen ini berlaku jika terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat.

Pasal 39 ayat (2) memakai rumusan dan/atau. Karena itu, komponen laporan perlu dipahami sesuai ketentuan dan kondisi yang relevan pada instalasi, termasuk apabila ada kejadian yang memerlukan investigasi.

Cara Menyampaikan Laporan Tahunan Audit SMK2 melalui SIMATRIK

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyediakan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SIMATRIK) untuk pelaporan SMK2. Menurut Pedoman Pelaporan SMK2 yang diterbitkan Ditjen Ketenagalistrikan, pembagian akunnya sebagai berikut:

  • Akun PJBU dipakai untuk menunjuk PJK2 beserta penugasan tiap unit, serta memverifikasi permohonan penambahan profil unit oleh PJK2.
  • Akun PJK2 dipakai untuk menyampaikan laporan, termasuk laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat.

Untuk laporan tahunan, pedoman yang sama menjelaskan bahwa profil Instalasi Tenaga Listrik diisi langsung di SIMATRIK. Penilaian self-declared diunggah sebagai dokumen berformat PDF, dan nama dokumen tidak boleh mengandung tanda titik. Detail langkah dapat berubah, sehingga PJK2 sebaiknya memeriksa halaman SIMATRIK sebelum mengunggah.

Bagaimana Laporan Tahunan Audit SMK2 Diverifikasi?

Penyampaian laporan bukan akhir dari proses. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya memverifikasi laporan tersebut (Pasal 39 ayat (3)). Hasil verifikasi menjadi dasar pelaksanaan penilaian ketaatan (Pasal 39 ayat (4)). Laporan ini juga menjadi bahan pengawasan tidak langsung, karena Pasal 45 ayat (5) menyebut pemeriksaan laporan tahunan sebagai salah satu bentuknya.

Penilaian ketaatan dilaksanakan berdasarkan laporan tahunan pelaksanaan audit (Pasal 40 ayat (1)). Tahapannya meliputi penetapan status sementara dan status akhir ketaatan. Setelah status sementara ditetapkan, badan usaha dapat menyampaikan sanggahan dan klarifikasi secara tertulis paling lambat 14 hari kalender (Pasal 40 ayat (2) sampai (4)). Status akhir kemudian menjadi dasar pemberian predikat ketaatan hijau, biru, merah, atau hitam (Pasal 40 ayat (7) dan Pasal 41 ayat (1)).

Konsekuensi jika Laporan Tidak Disampaikan atau Datanya Tidak Benar

Pasal 41 ayat (5) mengatur bahwa predikat ketaatan hitam diberikan jika tiga kondisi berikut terpenuhi:

  1. belum memenuhi ketentuan penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan;
  2. tidak menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 dan/atau melaporkan data palsu; dan
  3. mendapatkan status akhir berupa status tidak taat.

Badan usaha dengan predikat merah atau hitam dikenai sanksi administratif (Pasal 47). Untuk predikat merah, sanksinya berupa teguran tertulis atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 48). Untuk predikat hitam, sanksinya berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, disertai rekomendasi perbaikan (Pasal 49).

Dengan demikian, ketepatan waktu dan kebenaran data laporan memengaruhi hasil penilaian ketaatan perusahaan.

Persiapan Sebelum Menyampaikan Laporan Tahunan Audit SMK2

Perusahaan dapat menyiapkan langkah internal berikut agar pelaporan lebih terstruktur:

  • Memastikan audit penerapan SMK2 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
  • Memastikan PJK2 sudah ditetapkan oleh PJBU dan akunnya terdaftar di SIMATRIK.
  • Memeriksa kesesuaian profil Instalasi Tenaga Listrik dengan data perusahaan.
  • Menyiapkan dokumen penilaian self-declared dalam format PDF dengan nama file tanpa tanda titik.
  • Menyiapkan hasil investigasi apabila ada kejadian yang termasuk dalam Pasal 39 ayat (2).
  • Memeriksa kembali seluruh data sebelum laporan disampaikan.
  • Memantau informasi teknis pelaporan dari instansi berwenang.

Daftar ini merupakan saran persiapan internal. Daftar ini bukan format resmi laporan dan tidak menggantikan ketentuan teknis dari instansi berwenang.

Kualitas hasil audit juga memengaruhi isi laporan. Karena itu, kompetensi auditor menjadi perhatian. Dantara Mandiri menyelenggarakan bimbingan teknis dan uji kompetensi SMK2, termasuk bimtek dan sertifikasi kompetensi auditor SMK2 bidang transmisi bersama PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi pada 18–21 Agustus 2026. Jadwal terbaru tersedia di halaman Program dan Jadwal.

Hal yang Perlu Dihindari dalam Pelaporan SMK2

Beberapa kebiasaan berikut dapat menghambat proses pelaporan:

  • Menunda persiapan. Pengumpulan data yang terlalu dekat dengan tenggat menyulitkan pemeriksaan ulang.
  • Memakai data instalasi yang tidak sesuai. Profil instalasi perlu dicocokkan dengan data perusahaan.
  • Melaporkan data yang tidak benar. Pasal 41 ayat (5) menyebut pelaporan data palsu sebagai salah satu dasar predikat hitam.
  • Tidak meninjau hasil audit secara menyeluruh. Penilaian self-declared harus berdasarkan hasil audit dan kondisi penerapan SMK2.
  • Mengabaikan kejadian yang relevan. Jika terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, atau gangguan yang berdampak pada masyarakat, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan investigasi dan pelaporan yang berlaku.
  • Tidak memantau informasi teknis pelaporan. Mekanisme penyampaian dapat diperbarui oleh instansi berwenang.

FAQ Laporan Tahunan Audit SMK2

Apakah audit penerapan SMK2 dilakukan setiap tahun?

Ya. Pasal 37 ayat (1) Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 menetapkan bahwa pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang berbentuk badan usaha harus melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit satu kali dalam setahun.

Siapa yang wajib menyampaikan laporan tahunan audit SMK2?

PJK2 harus menyampaikannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1).

Kapan laporan tahunan audit SMK2 harus disampaikan?

Paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.

Apa saja isi laporan tahunan audit SMK2?

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2), laporan meliputi profil Instalasi Tenaga Listrik, penilaian hasil audit secara self-declared, dan/atau hasil investigasi atas kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat.

Apakah laporan tahunan audit SMK2 diverifikasi?

Ya. Pasal 39 ayat (3) mengatur verifikasi oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya. Hasil verifikasi menjadi dasar penilaian ketaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4).

Melalui sistem apa laporan tahunan audit SMK2 disampaikan?

Ditjen Ketenagalistrikan menyediakan SIMATRIK untuk pelaporan SMK2, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaporan SMK2. Periksa halaman SIMATRIK untuk langkah terbaru.

Boleh melibatkan pihak lain dalam audit SMK2?

Boleh. Pasal 38 menyatakan bahwa pemilik Instalasi Tenaga Listrik dapat melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi audit SMK2.

Kesimpulan

Laporan tahunan audit SMK2 adalah bagian penting dari penerapan SMK2. Audit harus dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun, dan PJK2 menyampaikan laporannya paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.

Menurut Pasal 39 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021, laporan mencakup profil Instalasi Tenaga Listrik, penilaian hasil audit secara self-declared, dan/atau hasil investigasi atas kejadian tertentu. Laporan tersebut kemudian diverifikasi dan menjadi dasar penilaian ketaatan. Persiapan data dan koordinasi personel sejak awal membantu perusahaan menjalankan kewajiban ini dengan lebih tertata.

Dantara Mandiri mendukung perusahaan dalam penerapan SMK2, persiapan audit, dan pendampingan pelaporan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Konsultasi melalui WhatsApp Dantara Mandiri

Referensi

  1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (JDIH Kementerian ESDM)
  2. Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2021 – status peraturan (JDIH BPK)
  3. Pedoman Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM)

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak dipublikasikan. Kolom bertanda * wajib diisi.