Blog

Apakah Perusahaan Anda Wajib SMK2? Cek Batas 5 MW dan 200 kVA

Diterbitkan oleh Dantara Mandiri

Pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan jenis instalasi yang masuk dalam cakupan penerapan SMK2, yaitu instalasi pembangkitan dengan kapasitas paling kecil 5 megawatt (MW), instalasi transmisi, instalasi distribusi, serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan kapasitas daya paling kecil 200 kilovolt-ampere (kVA).

Karena itu, perusahaan perlu memeriksa status kepemilikan, jenis instalasi, kapasitas, serta kegiatan pengoperasian dan pemeliharaannya. Artikel ini merangkum dasar hukum, contoh pemeriksaan kapasitas, unsur SMK2, kewajiban PJK2, audit, pelaporan, dan sanksi administratif berdasarkan ketentuan yang relevan.

Ringkasan penting

  • Pasal 26 ayat (1): pemilik instalasi tenaga listrik berbentuk badan usaha wajib memiliki SMK2.
  • Pasal 28 ayat (2): cakupan penerapan pada operasi dan pemeliharaan meliputi pembangkit minimal 5 MW, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan minimal 200 kVA.
  • Pasal 35: pemilik instalasi wajib memiliki PJK2 yang ditetapkan oleh PJBU.
  • Pasal 37 dan 39: audit dilakukan paling sedikit satu kali setahun dan laporan tahunan disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

Jenis Instalasi dan Batas Kapasitas Penerapan SMK2

Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa SMK2 diterapkan pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) merinci jenis instalasi yang termasuk dalam cakupan penerapan tersebut.

Jenis instalasi dan ketentuan kapasitas dalam Pasal 28 ayat (2)
Jenis instalasiCakupan penerapan
Instalasi pembangkitan tenaga listrikKapasitas paling kecil 5 MW (≥ 5 MW)
Instalasi transmisi tenaga listrikTermasuk dalam cakupan; Pasal 28 ayat (2) tidak menyebut ambang kapasitas minimum tersendiri.
Instalasi distribusi tenaga listrikTermasuk dalam cakupan; Pasal 28 ayat (2) tidak menyebut ambang kapasitas minimum tersendiri.
Instalasi pemanfaatan tenaga listrikKapasitas daya paling kecil 200 kVA (≥ 200 kVA)
Perhatikan istilah “paling kecil”. Kapasitas tepat 5 MW dan tepat 200 kVA sudah termasuk dalam ambang yang disebut peraturan. Istilah “di atas 5 MW” atau “lebih dari 200 kVA” tidak tepat untuk menggantikan frasa “paling kecil”.

Pasal 26 dan Pasal 28 memiliki fungsi yang berbeda. Pasal 26 ayat (1) mengatur kewajiban pemilik instalasi berbentuk badan usaha untuk memiliki SMK2. Pasal 28 menjelaskan kegiatan dan jenis instalasi yang menjadi cakupan penerapan SMK2 pada pengoperasian dan pemeliharaan. Karena itu, pemeriksaan kewajiban perusahaan tidak cukup hanya melihat satu angka kapasitas tanpa memeriksa jenis instalasi dan kondisi kepemilikannya.

Cara Memeriksa Apakah Perusahaan Wajib SMK2

1. Periksa siapa pemilik instalasi tenaga listrik

Pasal 26 ayat (1) menyebut pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha wajib memiliki SMK2. Definisi badan usaha dalam Pasal 1 mencakup badan usaha berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan di Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

2. Identifikasi jenis instalasi yang dimiliki

Inventarisasi apakah perusahaan memiliki instalasi pembangkitan, transmisi, distribusi, atau pemanfaatan tenaga listrik. Jangan hanya memeriksa pembangkit. Pabrik, gedung komersial, dan fasilitas industri dapat memiliki instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang perlu diperiksa kapasitas dayanya.

3. Periksa kapasitas instalasi sesuai kategorinya

Untuk pembangkit, periksa apakah kapasitasnya paling kecil 5 MW. Untuk instalasi pemanfaatan, periksa apakah kapasitas dayanya paling kecil 200 kVA. Untuk instalasi transmisi dan distribusi, Pasal 28 ayat (2) mencantumkannya dalam cakupan tanpa menyebut ambang kapasitas minimum tersendiri.

4. Pastikan aktivitas pengoperasian dan pemeliharaan

Pasal 28 ayat (1) mengatur penerapan SMK2 pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Perusahaan perlu meninjau siapa yang mengelola kegiatan tersebut, bagaimana pembagian tanggung jawabnya, serta dokumen teknis yang berkaitan dengan instalasi.

5. Periksa seluruh instalasi, bukan hanya satu unit

Jika perusahaan memiliki beberapa lokasi atau beberapa jenis instalasi, inventarisasi semuanya. Jangan menyimpulkan perusahaan bebas dari kewajiban hanya karena satu unit pembangkit berada di bawah 5 MW atau satu instalasi pemanfaatan berada di bawah 200 kVA. Penentuan akhir harus melihat seluruh instalasi, status pemilik, dan ketentuan yang relevan.

Contoh Pemeriksaan Kapasitas Instalasi

Tabel berikut adalah ilustrasi untuk membandingkan kapasitas dengan ambang pada Pasal 28 ayat (2). Tabel ini bukan penetapan kepatuhan untuk perusahaan tertentu.

Ilustrasi pembacaan ambang kapasitas SMK2
Contoh instalasiKapasitasPembacaan terhadap Pasal 28 ayat (2)
Instalasi pembangkit4 MWBelum mencapai ambang kapasitas 5 MW untuk kategori pembangkit.
Instalasi pembangkit5 MWTermasuk cakupan kategori pembangkit.
Instalasi pembangkit10 MWTermasuk cakupan kategori pembangkit.
Instalasi pemanfaatan199 kVABelum mencapai ambang kapasitas 200 kVA untuk kategori pemanfaatan.
Instalasi pemanfaatan200 kVATermasuk cakupan kategori pemanfaatan.
Instalasi pemanfaatan555 kVATermasuk cakupan kategori pemanfaatan.
Instalasi transmisiTidak dicantumkan ambang minimum dalam Pasal 28 ayat (2)Termasuk jenis instalasi yang disebut dalam cakupan.
Instalasi distribusiTidak dicantumkan ambang minimum dalam Pasal 28 ayat (2)Termasuk jenis instalasi yang disebut dalam cakupan.
Catatan penting: Keterangan “belum mencapai ambang” hanya menjelaskan perbandingan kapasitas pada kategori instalasi tersebut. Keterangan itu tidak otomatis berarti pemilik instalasi bebas dari seluruh kewajiban SMK2. Periksa jenis instalasi lain yang dimiliki dan ketentuan Pasal 26 serta Pasal 28 secara menyeluruh.

Lima Elemen dalam Penerapan SMK2

Pasal 29 Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 menyebut lima elemen SMK2. Dengan demikian, SMK2 bukan hanya penunjukan PJK2 atau pelaksanaan audit, tetapi merupakan bagian dari sistem manajemen badan usaha untuk mengendalikan risiko ketenagalistrikan.

1. Penetapan kebijakan

Badan usaha menetapkan strategi, kerangka kerja, peningkatan berkelanjutan, serta sistem dokumentasi dan komunikasi keselamatan ketenagalistrikan.

2. Penetapan organisasi

Badan usaha menetapkan struktur organisasi SMK2, kewenangan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan keselamatan ketenagalistrikan.

3. Perencanaan

Perusahaan mengidentifikasi tingkat kepatuhan, menelaah kondisi awal, merumuskan tujuan dan program, serta menyusun rencana kerja dan anggaran SMK2.

4. Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan mencakup keandalan operasi, pengelolaan pekerjaan, pelatihan, manajemen risiko, tanggap darurat, manajemen perubahan, dan dokumentasi.

5. Evaluasi dan tindak lanjut

Perusahaan mengevaluasi pencapaian sasaran, kepatuhan, kejadian ketenagalistrikan, hasil audit, ketidaksesuaian, serta tindakan perbaikannya.

Rincian setiap elemen dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 serta Pedoman Penerapan SMK2 pada Lampiran II Permen ESDM No. 10 Tahun 2021.

PJK2, Struktur Organisasi, dan Kompetensi Personel

Kewajiban memiliki PJK2

Pasal 35 mengatur bahwa pemilik instalasi tenaga listrik bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2 dan wajib memiliki Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2). PJK2 ditetapkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU).

Susunan minimum organisasi SMK2

Berdasarkan Pasal 31, struktur organisasi SMK2 paling sedikit meliputi:

  • Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
  • Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2);
  • Teknisi Keselamatan Ketenagalistrikan atau analis Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
  • Tim tanggap darurat.

Struktur tersebut juga harus mengatur kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan. Persyaratan kompetensi personel perlu dibaca sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku. Pasal 5 ayat (3) huruf c, misalnya, menyatakan tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Ketentuan ini tidak berarti seluruh anggota organisasi harus memiliki sertifikat dengan jenis dan kualifikasi yang sama.

Pelajari juga layanan konsultasi pembentukan struktur organisasi SMK2 untuk memahami kebutuhan struktur dan pembagian tanggung jawab perusahaan.

Audit dan Pelaporan SMK2

Audit paling sedikit satu kali dalam setahun

Pasal 37 ayat (1) mewajibkan pemilik instalasi tenaga listrik berbentuk badan usaha melakukan audit penerapan SMK2 paling sedikit satu kali dalam setahun. Audit dilaksanakan melalui pemeriksaan yang sistematis dan objektif terhadap pemenuhan kriteria untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Pasal 38 memperbolehkan pemilik instalasi melibatkan pihak lain yang memiliki kompetensi audit SMK2. Pedoman audit penerapan SMK2 tercantum dalam Lampiran III peraturan tersebut.

Laporan tahunan paling lambat 31 Januari

Pasal 39 ayat (1) mewajibkan PJK2 menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan audit SMK2 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya, paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya.

Menurut Pasal 39 ayat (2), laporan tahunan paling sedikit meliputi profil instalasi tenaga listrik, penilaian atas hasil pelaksanaan audit secara self-declared, dan/atau hasil investigasi jika terjadi kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, atau gangguan yang berdampak pada masyarakat. Otoritas terkait melakukan verifikasi atas laporan tersebut sebagai dasar penilaian ketaatan.

Untuk informasi mengenai mekanisme pelaporan dan penggunaan portal, baca juga panduan Dantara tentang laporan tahunan audit SMK2 dan kunjungi portal SIMATRIK Ditjen Ketenagalistrikan. Perlu dibedakan: Pasal 39 mengatur pihak penerima dan tenggat laporan, sedangkan mekanisme teknis elektronik mengikuti ketentuan/pedoman dari instansi berwenang.

Pelaporan kejadian ketenagalistrikan oleh PJK2

Selain laporan tahunan audit, Pasal 36 mengatur kewajiban PJK2 menyampaikan laporan kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, kegagalan operasi, dan/atau gangguan yang berdampak pada masyarakat. Pasal tersebut membedakan laporan singkat dan laporan lengkap:

  • Laporan singkat disampaikan paling lambat 4 jam, dengan pemutakhiran laporan paling lambat 24 jam.
  • Laporan lengkap disampaikan paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak kejadian.

Ketentuan ini merupakan pelaporan kejadian dan berbeda dari laporan tahunan pelaksanaan audit SMK2.

Apakah SMK3 Menggantikan SMK2?

Tidak tepat menganggap sertifikasi atau penerapan SMK3 otomatis menggantikan SMK2. Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 mengatur kewajiban SMK2 secara khusus bagi pemilik instalasi tenaga listrik berbentuk badan usaha. Karena itu, perusahaan tetap perlu memeriksa dan memenuhi ketentuan SMK2 yang berlaku pada instalasinya, meskipun telah memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan dapat menyelaraskan dokumen, proses manajemen risiko, pelatihan, audit internal, serta mekanisme perbaikan yang relevan. Namun, integrasi tidak boleh menghilangkan persyaratan khusus Keselamatan Ketenagalistrikan. Baca layanan konsultasi penerapan SMK2 dan integrasi SMK3.

Penilaian Ketaatan dan Sanksi Administratif SMK2

Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 mengatur penilaian ketaatan penerapan SMK2 dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42. Pasal 41 membagi predikat ketaatan menjadi hijau, biru, merah, dan hitam. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan tahunan audit dan proses verifikasi oleh otoritas yang berwenang.

  • Predikat merah: diberikan ketika ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan belum dipenuhi, laporan tahunan audit disampaikan, dan status akhir ketaatan ditetapkan tidak taat.
  • Predikat hitam: diberikan ketika ketentuan belum dipenuhi, laporan tahunan audit tidak disampaikan dan/atau data palsu dilaporkan, serta status akhir ditetapkan tidak taat. Temuan audit kategori kritikal yang dapat mengakibatkan kematian dan/atau kejadian yang mengakibatkan kematian juga diatur dalam Pasal 41 ayat (6).

Pasal 47 menyatakan pemilik instalasi berbentuk badan usaha dengan predikat merah atau hitam dikenai sanksi administratif.

  • Predikat merah: Pasal 48 mengatur teguran tertulis yang disertai rekomendasi dan jangka waktu perbaikan. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti, teguran dapat diberikan kembali paling banyak dua kali dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender. Apabila teguran ketiga berakhir dan perbaikan belum dilakukan, dapat dikenakan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sampai perbaikan dilaksanakan.
  • Predikat hitam: Pasal 49 mengatur penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik disertai rekomendasi perbaikan, sampai perbaikan dilaksanakan.
Catatan: Sanksi tersebut berkaitan dengan predikat ketaatan dan mekanisme penilaian dalam peraturan. Jangan menafsirkannya sebagai denda otomatis untuk setiap kekurangan dokumen atau ketidaksesuaian tanpa melihat proses penilaian dan ketentuan yang berlaku.

Langkah Persiapan Penerapan SMK2 di Perusahaan

Perusahaan dapat memulai persiapan melalui tahapan berikut. Urutan dan kedalaman pekerjaan perlu disesuaikan dengan jenis instalasi, kompleksitas operasi, serta kondisi aktual perusahaan.

  1. Inventarisasi instalasi.
    Catat instalasi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan yang dimiliki, termasuk lokasi, kapasitas, diagram satu garis, dokumen teknis, dan status pengoperasiannya.
  2. Identifikasi kewajiban dan kesenjangan.
    Bandingkan kondisi perusahaan dengan Pasal 26, Pasal 28, serta kriteria penerapan SMK2 dalam Lampiran II.
  3. Tetapkan PJBU dan PJK2.
    Pastikan penetapan PJK2 oleh PJBU dan dokumentasikan tanggung jawab serta kewenangan pengambilan keputusan.
  4. Bentuk organisasi SMK2.
    Susun organisasi minimal sesuai Pasal 31, termasuk teknisi/analis Keselamatan Ketenagalistrikan dan tim tanggap darurat.
  5. Susun kebijakan, program, dan pengendalian risiko.
    Siapkan kebijakan, sasaran, program kerja, rencana anggaran, prosedur operasi dan pemeliharaan, manajemen risiko, manajemen perubahan, pengelolaan keadaan darurat, serta dokumentasi.
  6. Laksanakan evaluasi dan audit.
    Lakukan evaluasi berkala serta audit SMK2 paling sedikit satu kali dalam setahun berdasarkan pedoman audit pada Lampiran III.
  7. Siapkan pelaporan dan tindak lanjut.
    Pastikan laporan tahunan disampaikan oleh PJK2 paling lambat 31 Januari tahun berikutnya dan tindak lanjut hasil audit didokumentasikan.

Langkah tersebut merupakan panduan awal, bukan pengganti pemeriksaan kepatuhan menyeluruh. Penilaian akhir harus memperhatikan keseluruhan ketentuan dan bukti teknis yang berlaku pada instalasi perusahaan.

FAQ: Pertanyaan tentang Kewajiban SMK2

Siapa yang wajib memiliki SMK2?

Pasal 26 ayat (1) mewajibkan pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha memiliki SMK2. Cakupan penerapan pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (2).

Apakah pembangkit dengan kapasitas tepat 5 MW wajib menerapkan SMK2?

Ya. Pasal 28 ayat (2) menggunakan istilah kapasitas paling kecil 5 MW, sehingga kapasitas tepat 5 MW termasuk dalam cakupan kategori pembangkit.

Apakah instalasi pemanfaatan dengan kapasitas tepat 200 kVA termasuk cakupan SMK2?

Ya. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan kapasitas daya paling kecil 200 kVA termasuk dalam cakupan Pasal 28 ayat (2), dengan memperhatikan ketentuan mengenai pemilik instalasi.

Apakah perusahaan tanpa pembangkit tetap dapat termasuk cakupan SMK2?

Dapat. Instalasi transmisi dan distribusi tercantum dalam Pasal 28 ayat (2). Instalasi pemanfaatan juga termasuk apabila kapasitas dayanya paling kecil 200 kVA.

Siapa yang menetapkan PJK2?

PJK2 ditetapkan oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3).

Seberapa sering audit SMK2 harus dilakukan?

Audit penerapan SMK2 wajib dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai Pasal 37 ayat (1).

Kapan laporan tahunan audit SMK2 harus disampaikan?

PJK2 wajib menyampaikan laporan tahunan paling lambat 31 Januari pada tahun berikutnya, sesuai Pasal 39 ayat (1).

Apakah perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 tidak perlu SMK2?

Penerapan SMK3 tidak dengan sendirinya menggantikan kewajiban SMK2. Pemilik instalasi tetap perlu memenuhi ketentuan SMK2 yang berlaku berdasarkan Permen ESDM No. 10 Tahun 2021.

Apakah penggunaan jasa kontraktor menghapus kewajiban pemilik instalasi?

Tidak otomatis. Pasal 35 menegaskan bahwa pemilik instalasi bertanggung jawab terhadap penerapan SMK2 dan wajib memiliki PJK2. Pembagian tugas dengan kontraktor perlu diatur dengan jelas tanpa mengabaikan tanggung jawab pemilik instalasi.

Apakah gedung perkantoran atau kawasan industri wajib menerapkan SMK2?

Dapat termasuk dalam cakupan apabila instalasi pemanfaatan tenaga listriknya memiliki kapasitas daya paling kecil 200 kVA dan pemilik instalasinya merupakan badan usaha yang tunduk pada ketentuan tersebut. Penilaian harus dilakukan berdasarkan data instalasi yang sebenarnya.

Pengalaman dan Layanan SMK2 Dantara Mandiri

Penerapan SMK2 memerlukan pemahaman regulasi, kesiapan organisasi, kompetensi personel, serta dokumentasi dan evaluasi di lapangan. Dantara Mandiri menyediakan informasi dan layanan terkait bimbingan teknis, uji kompetensi, dan konsultasi SMK2.

Untuk melihat informasi dan kegiatan yang telah dipublikasikan, kunjungi:

Konsultasikan Kewajiban SMK2 Perusahaan Anda

Belum yakin apakah instalasi perusahaan termasuk dalam cakupan penerapan SMK2? Tim Dantara Mandiri dapat membantu pemetaan awal jenis dan kapasitas instalasi serta diskusi persiapan organisasi dan dokumentasi SMK2.

Konsultasi SMK2 via WhatsApp

Referensi

  1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan – JDIH Kementerian ESDM. Rujukan utama untuk Pasal 26–35, Pasal 36–39, Pasal 40–49, Pasal 50, serta Lampiran II dan Lampiran III.
  2. Metadata Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 – Database Peraturan BPK. Digunakan untuk memeriksa informasi pengundangan dan status peraturan.
  3. Pedoman Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) – Ditjen Ketenagalistrikan.
  4. Portal SIMATRIK – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Diperbarui: 16 November 2026. Artikel ini disusun sebagai informasi umum berdasarkan peraturan dan referensi yang dicantumkan. Penentuan kewajiban pada instalasi tertentu perlu mempertimbangkan status pemilik, dokumen teknis, karakteristik instalasi, dan ketentuan lain yang berlaku. Artikel ini bukan pengganti konsultasi hukum atau konfirmasi dari instansi berwenang.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak dipublikasikan. Kolom bertanda * wajib diisi.